Berikan Alamat Email Palsu, Komisi VIII DPR-RI Pembohong

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti memuji kreativitas Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia yang melakukan dialog dengan anggota Komisi VIII DPR dalam kunjungan kerja mereka ke negeri Kanguru.

Jawaban anggota DPR yang normatif dan gagap teknologi atas alamat email membuktikan kualitas sebenarnya dari  DPR.

"Mereka (PPI Australia) membuka mata masyarakat Indonesia bahwa di tengah-tengah wacana perbaikan dan peningkatan kualitas anggota DPR dengan seluruh hasil-hasilnya, ternyata hal-hal yang sangat mudah tapi elementer tak juga dapat dibenahi dengan baik oleh DPR," kata Ray, Kamis (5/5).

Ray menyayangkan, ketidaktersediaan alamat email para anggota Komisi VIII DPR yang berkunjung ke Australia untuk studi banding Rancangan Undang-Undang (RUU) Fakir Miskin. Padahal, dalam masyarakat modern, alamat email sangat sederhana tapi prinsipil.

"Kenyataannya bahwa alamat email Komisi VIII tidak tersedia mengakibatkan narasi-narasi besar perbaikan kualitas DPR itu terlihat lucu," cibir Ray Rangkuti.

Ray meminta, Komisi VIII DPR tak perlu garang atas pemuatan suasana debat soal email itu di Youtube serta media online. Ia menilai tak ada yang berlebihan dalam pemuatan itu, apalagi dilihat sebagai upaya menjatuhkan wibawa DPR.

Bagi Ray, tindakan DPR yang tidak mendengar protes masyarakat atas pembangunan gedung dan pelesiran mereka ke luar negeri jauh lebih tepat disebut berlebihan dan tentunya lebih mempermalukan DPR dan Indonesia. Bagaimana sebuah negara demokratis, anggota DPR-nya begitu saja mengabaikan protes mayoritas warganya atas keputusan-keputusan DPR.

"Lebih dari sekadar memalukan, sikap DPR ini malah mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, sikap DPR yang terlihat garang karena pemuatan kebohongan alamat email Komisi VIII, makin menunjukan keangkuhan jabatan itu," jelas Ray.

Artinya, dalam suasana protes masyarakat sudah tak lagi berguna, maka mengolok-ngolok elite politik akan mencuat. Tinggal apakah elite politiknya dapat menyadari dan memahami subtansi sindiran itu.

Sebelumnya, salah satu anggota PPI Teguh Iskanto ketika PPIA dengan Komisi VIII DPR-RI bertemu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 30 April 2011 menyatakan kekecewaannya atas kualitas anggota DPR. Mereka dianggap tidak bisa menjawab pertanyaan para anggota PPI dengan memuaskan, bahkan malah memberikan alamat email palsu.(ian/mi)